ONLINEKINI.ID — Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (23/8), total luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak terluas, mencapai 38.310 hektare.
Angka tersebut jauh melampaui provinsi lain. Riau mencatatkan 16.249,24 hektare, disusul Kalimantan Selatan 8.019,62 hektare, dan Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare. Sumatra Selatan dan Jambi masing-masing mencatatkan 1.926,23 hektare dan 658,29 hektare.
Panglima Jilah menilai kondisi kebakaran di wilayahnya tidak terlalu parah. Namun, kabut asap yang ditimbulkan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
"Ya, sebenarnya enggak parah seberapa, cuma kabut itu kan mengganggu sekali ya, terutama untuk anak-anak kecil itu (terganggu) kesehatan, itu saja," ujarnya.
Pendataan Warga Terdampak dan Usulan Bantuan Personel
Panglima Jilah tiba di kompleks Istana sekitar pukul 16.00 WIB bersama timnya. Ia menyatakan kedatangannya merupakan panggilan resmi dari Kepala Negara untuk silaturahmi kenegaraan.
"Saya dipanggil Bapak (Presiden Prabowo), dalam rangka kenegaraan, silaturahmi kenegaraan," kata Panglima Jilah sebelum pertemuan.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Panglima Jilah menyampaikan hasil pendataan warga yang terdampak karhutla. Salah satu masukan yang diajukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebutuhan bantuan personel di lapangan.
"Poin-poinnya saja, pembahasan (soal) Karhutla," ujarnya.
TNI Kerahkan Tiga Batalyon ke Kalimantan Barat
Di tengah penanganan darurat, TNI telah mengerahkan tiga satuan untuk diperbantukan kepada Kodam XII/Tanjungpura. Ketiganya merupakan Batalyon Teritorial Pembangunan yang bertugas membantu pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran.
Satuan yang dikerahkan yakni Yonif TP 538/V/Brawijaya, Yonif TP 542/V/Brawijaya, dan Yonif TP 839/III/Siliwangi. Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah atas meluasnya titik api di wilayah tersebut.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai hasil pertemuan atau kebijakan lanjutan yang akan diambil. Keputusan terkait penambahan personel dan strategi penanganan karhutla masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.