ONLINEKINI.ID — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mencatat pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp9,32 triliun hingga akhir Juli 2026. Angka ini tumbuh 15,91 persen secara tahunan, ditopang penerimaan pajak Rp7,15 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,91 triliun.
Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, di Palembang, Jumat, mengatakan pertumbuhan sektor pajak terdorong peningkatan setoran PPN administrasi pemerintahan serta PPh badan dari industri sawit, perbankan, dan karet remah.
Belanja Pemerintah Pusat Melonjak, TKD Terkoreksi
Kontraksi belanja negara sebesar 6,63 persen dipengaruhi penurunan realisasi TKD yang mencapai Rp13,75 triliun, atau terkontraksi 20,71 persen secara tahunan. Sebaliknya, belanja pemerintah pusat justru menunjukkan akselerasi kuat dengan melonjak 31,34 persen menjadi Rp8,45 triliun.
Kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut didorong oleh peningkatan belanja pegawai, barang, dan modal. Sementara itu, total belanja negara di Sumsel terealisasi sebesar Rp22,20 triliun hingga 31 Juli 2026.
Bea Cukai Tertekan Ekspor CPO, PNBP Tumbuh 23,3 Persen
Di sisi penerimaan, bea dan cukai menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi. Realisasinya tercatat Rp252,42 miliar atau 67,93 persen dari target, namun turun 12,30 persen secara tahunan akibat penurunan ekspor komoditas CPO.
Berbanding terbalik, PNBP tumbuh 23,30 persen secara tahunan dan mencapai 77,46 persen dari target. Adapun penerimaan pajak baru mencapai 48,62 persen dari target yang ditetapkan.
Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,2 Persen, Kemiskinan Turun ke 9,50 Persen
Fondasi ekonomi makro Sumatera Selatan tetap solid. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 mencapai 5,20 persen secara tahunan, dengan inflasi tahunan Juli 2026 terkendali di angka 2,50 persen.
Perbaikan ekonomi turut mendorong indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,50 persen per Maret 2026, sementara Gini Ratio membaik di angka 0,285. Nilai tukar petani melonjak 22,97 persen secara tahunan menjadi 148,18, dan neraca perdagangan mencatat surplus hingga 2,63 miliar dolar AS.
Pada tingkat konsolidasi APBD, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp16,81 triliun atau 45 persen dari target, dengan belanja daerah mencapai Rp15,84 triliun (40,34 persen dari pagu).
"Kementerian Keuangan Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efektivitas belanja demi menjaga stabilitas ekonomi wilayah," kata Retno.