JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memastikan masyarakat di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dapat memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi dengan lebih mudah, terutama yang bermukim di wilayah kepulauan.
Langkah tersebut diwujudkan lewat evaluasi pola distribusi bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM serta Pertamina Patra Niaga untuk mengurai antrean dan menjamin kelancaran pasokan.
"Dengan alokasi yang sudah ditetapkan, pastinya ini sebagai evaluasi agar supaya penguatan alokasi BBM yang diberikan kepada Muna Barat benar-benar dimanfaatkan untuk kelompok masyarakat yang ada di Muna Barat dan sekitarnya,” kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Muna Barat, Sabtu.
Wahyudi menekankan evaluasi lapangan penting untuk meninjau secara langsung kelancaran penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Pengawasan intensif telah digelar BPH Migas bersama Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga di SPBU Kambara, Muna Barat, pada Jumat (4/9).
"Kami memastikan apakah benar-benar situasi kondisi distribusi BBM ini sudah cukup lancar atau belum," ujar dia.
Ia menambahkan, penguatan jaringan distribusi perlu disertai pemetaan kawasan yang belum terlayani secara optimal demi menentukan solusi bersama pemerintah daerah setempat.
“Kami meminta kepada PPN melakukan delivery order frekuensi pengiriman BBM nya agar lebih dipercepat. Hasilnya nanti, kami akan melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan titik,” katanya.
Wahyudi turut mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan pembelian BBM bersubsidi, seperti penggunaan QR Code yang telah disinkronkan dengan plat nomor kendaraan dan STNK.
"Tujuannya supaya nanti lebih selektif pembelian BBM subsidi ini, jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, angkutan barang atau penumpang umum lainnya, tetapi dijualbelikan,” katanya menegaskan.
Selain kendaraan bermotor, BBM bersubsidi juga dapat dimanfaatkan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga sektor layanan umum lewat Surat Rekomendasi OPD.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyarankan penambahan tenaga kerja di SPBU untuk memisahkan antrean konsumen yang membawa dokumen lengkap dengan yang belum lengkap.
“Tadi di SPBU ini kami sudah sarankan untuk bisa menambah Sumber Daya Manusia, khusus untuk melihat pemilahan antara yang dokumennya lengkap sama yang dokumennya tidak lengkap. Dipisahkan jalurnya, jadi yang dokumennya lengkap didahulukan, yang tidak lengkap akan mendapatkan proses screening lebih lanjut,” katanya menerangkan.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut positif penanganan cepat dari pemerintah pusat dalam menuntaskan kendala penyaluran BBM di wilayahnya.
“Hari ini sudah merespon lebih cepat apa yang menjadi keluhan di Muna Barat, ini menjadi langkah progresif dan harapan kami masyarakat Muna Barat,” ujar dia.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menegaskan kesiapan perusahaan dalam mendukung pemenuhan BBM sesuai kuota pemerintah daerah.
“Kami selaku Badan Usaha akan support. Yang terpenting bahwa memberikan edukasi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dan pengendalian tentu kami harapkan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi bagian dari ekosistem untuk membangun kesadaran bersama,” katanya.