JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya menghentikan operasional sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pelbagai daerah Indonesia lantaran belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut menekankan, pemenuhan standar SLHS serta kriteria sanitasi merupakan syarat wajib yang tak dapat diganggu gugat dalam pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dari angka awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN berubah menjadi 27.022 dapur.
Merujuk pembaruan data hasil koordinasi bersama Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, terdata 1.999 dapur SPPG belum mengajukan SLHS ke dinas kesehatan setempat.
"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali," paparnya.
Usai melewati tahapan konfirmasi dan evaluasi bertahap sampai hari ini, BGN mengambil langkah tegas dengan menyegel sementara 1.999 dapur SPPG tersebut guna penelusuran lebih mendalam.
Rincian 1.999 SPPG yang dihentikan sementara mencakup wilayah satu (Sumatera) sejumlah 351 SPPG; wilayah 2 (Jawa dan Banten) sejumlah 1.417 dapur MBG; wilayah 3 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua) sejumlah 231 dapur MBG.
"1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," tuturnya.
Tindakan penutupan dan investigasi ini ditempuh sebagai bentuk komitmen BGN demi menjamin mutu, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di tanah air.