JAKARTA - PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) mengungkap perkembangan proses negosiasi terkait rencana pengambilalihan posisi pemegang saham pengendali perseroan oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) milik konglomerat Prajogo Pangestu.
Direktur Utama Singaraja Putra Amir Antolis mengonfirmasi bahwa pemegang saham pengendali SINI kini sedang bernegosiasi dengan pihak Grup PJK atau Petrindo.
Amir menyampaikan bahwa apabila rencana pengambilalihan oleh grup pertambangan milik Prajogo Pangestu itu terealisasi, maka calon pengendali baru diwajibkan melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO) sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/POJK.04/2018.
“Grup PJK [Petrindo] selaku calon pengendali baru SINI akan melaksanakan MTO,” ujar Amir dalam public expose insidentil, Jumat (11/9/2026).
Dia menuturkan bahwa mengacu pada ketentuan POJK, maka indikasi harga pelaksanaan MTO merupakan rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham SINI selama 90 hari sebelum pengumuman negosiasi pengambilalihan.
Usai pelaksanaan rights issue pada Juli 2026, porsi kepemilikan PJK di SINI meningkat dari 19,99 persen menjadi 27,78 persen, terdiri atas PT Kreasi Jasa Persada (KJP) 7,90 persen dan PT Petrosea Tbk. (PTRO) 19,88 persen.
Sementara itu, porsi kepemilikan pemegang saham pengendali lama menyusut dari 54,49 persen menjadi 37,05 persen, serta porsi masyarakat menjadi 35,17 persen.
Melalui pengerahan dana rights issue, SINI telah menuntaskan akuisisi 99,995 persen saham PT Karya Mineral Sentosa (KMS) dari PTRO untuk memperkuat portofolio aset pertambangan.
SINI kini menguasai 5 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara termal melalui entitas anak PT Dwi Daya Swakarsa (DDS) dan KMS dengan total area konsesi mencapai 21.119 hektare dan estimasi cadangan sebesar 231 juta metrik ton.
Konsolidasi aset ini mendongkrak total aset SINI hingga 318 persen menjadi Rp6,55 triliun per 31 Juli 2026, serta mendorong turnaround laba bersih perseroan menjadi Rp674,2 miliar per Juli 2026.
“Pengembangan aset akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, ketersediaan infrastruktur, kondisi pasar, dan perizinan yang berlaku,” pungkas Amir.