JAKARTA - Kementerian Sosial merekam lebih dari 10,8 juta keluarga mengajukan usulan baru serta 82 ribu keluarga disanggah kelayakannya pada pemutakhiran data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) periode 2025 sampai September 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tingginya jumlah pengusul dan penyanggah ini memperlihatkan besarnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengoreksi sekaligus meningkatkan akurasi data perlindungan sosial.
"Sampai hari ini, di tahun 2025 ada usul sebanyak 6.357.367 keluarga, sementara di tahun 2026 sampai sekarang di bulan yang sama (September) ada 4.505.554 keluarga yang mengajukan untuk mendapatkan bansos," kata Saifullah yang ditemui di Jakarta, Senin.
Saifullah menyebutkan selain lonjakan usulan baru, mekanisme kesadaran publik dalam menyanggah kelayakan penerima bansos turut mencatatkan angka signifikan agar bantuan tepat sasaran.
Kemensos mencatat 57.907 keluarga disanggah pada 2025 dan 24.521 keluarga disanggah hingga bulan ini pada 2026, baik dari laporan warga lain maupun atas kesadaran mandiri pengunggah.
Banyaknya data usulan dan sanggahan yang masuk ke Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kemensos memicu perubahan dinamis pada penyaluran bansos triwulan I dan II, sehingga terjadi pergantian kepesertaan bagi warga yang lebih berhak.
"Sebagaimana yang saya jelaskan tadi sekarang 14.141.195 keluarga penerima manfaat yang datanya diperbarui, dan juga ada 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya tak tersentuh kini telah mendapatkan hak perlindungan sosial," ungkapnya.
Di sisi lain, Saifullah menegaskan bagi warga yang mengalami kekeliruan data atau merasa tetap berhak mendapat bantuan, Kemensos memastikan ruang sanggahan terbuka lebar.
Pemerintah menyediakan dua jalur utama pemutakhiran data, yaitu jalur formal lewat kantor kelurahan/desa menggunakan operator aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dan jalur partisipasi publik.
Masyarakat dapat memanfaatkan fitur usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos, kanal regsosek.bps.go.id, hingga fasilitas aduan cepat Call Center Kemensos di nomor 021-171 dan WhatsApp Lapor di nomor 0887-7171-171 untuk jalur partisipasi.
Selain itu ada laporan dari Relawan Agen Perlinsos yang melibatkan masyarakat untuk mendampingi serta membantu mendaftarkan tetangga di lingkungan sekitarnya lewat portal resmi perlinsos.kemensos.go.id sebelum diverifikasi oleh sistem.
"Kami perlu bantuan orang lain, maka kami membuka masyarakat untuk bersedia menjadi agen-agen perlinsos. Siapapun bisa menjadi agen perlinsos, sebagai relawan. Jadi ini bukan lapangan pekerjaan, tapi ini adalah undangan untuk bersedia menjadi relawan, menjadi agen perlinsos. Tugasnya apa? Membantu tetangga-tetangganya terlebih dulu yang mungkin berhak mendapatkan bantuan sosial melalui program perlinsos, perlindungan sosial," ungkapnya menegaskan.
Saifullah menambahkan penetapan hasil pemutakhiran data penerima manfaat berlaku aktif tiga bulan sekali verifikasi pascapelaporan untuk Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta satu bulan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).