JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengambil sikap tegas untuk memacu percepatan program pembangunan di tanah Papua.
"Pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan konektivitas jalan, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," kata Menko AHY di Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Pandangan tersebut disampaikan AHY sebagai pilar esensial strategi pemerintah dalam menekan jurang ketimpangan serta memastikan pemerataan kue ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga negara, terkhusus bagi penduduk di bumi Cenderawasih.
"Pembangunan, terutama ekonomi, itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kami berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ujar Menko AHY.
Dalam lawatan kerjanya ke Papua, Menko AHY menyerap berbagai ragam aspirasi warga setempat yang meliputi pemenuhan akses jalan raya, ketersediaan air bersih, hunian layak, fasilitas sanitasi, hingga sarana pendidikan.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa ketersediaan air bersih merupakan elemen primer yang memegang peranan krusial bagi hajat hidup orang banyak, mulai dari aspek kesehatan manusia, sektor peternakan, hingga kegiatan agrikultur.
"Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kami semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kami, untuk tanaman kami. Jadi air bersih ini vital," katanya Menko AHY.
Menanggapi hal tersebut, jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diinstruksikan untuk mengawal ketat realisasi program perluasan akses air bersih, penyediaan rumah layak huni, serta pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) beserta fasilitas jamban yang memadai.
"Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang isi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat," ujarnya.
Pada bidang pendidikan, Menko AHY menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib berjalan selaras dengan masifnya pembangunan fisik infrastruktur, di mana setiap anak berhak memperoleh jaminan tumbuh kembang yang sehat serta akses belajar yang mumpuni.
"Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan," kata AHY.
Sebagai wujud komitmen nyata, pemerintah pusat terus menggenjot proyek pembangunan maupun revitalisasi gedung sekolah, termasuk merealisasikan Program Sekolah Rakyat di berbagai titik di Papua.