JAKARTA - Kelurahan Sigando di Kecamatan Padang Panjang Timur kini tengah mematangkan langkah strategis untuk memperkuat struktur sosial dan infrastruktur wilayahnya. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Rabu, berbagai aspirasi masyarakat dikumpulkan untuk menjadi cetak biru pembangunan setahun ke depan. Forum yang berlangsung di aula kantor lurah setempat ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan ruang bagi warga untuk menentukan arah kemajuan ekonomi, pelestarian budaya, hingga penguatan keamanan lingkungan.
Pemerintah Kelurahan Sigando memfokuskan usulan tahun ini pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kemandirian masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan nantinya mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup warga di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Akselerasi Ekonomi Melalui Pelatihan UMKM dan Program Lansia
Salah satu sorotan utama dalam Musrenbang kali ini adalah penguatan sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan berbasis komunitas. Pihak kelurahan mengusulkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, di antaranya pelatihan pembuatan kue basah sebagai upaya meningkatkan keterampilan warga dalam mengolah produk pangan bernilai ekonomi. Selain teknis produksi, Sigando juga mengajukan bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong pengembangan usaha masyarakat yang lebih kompetitif.
Uniknya, perhatian tidak hanya diberikan kepada usia produktif. Sektor sosial Sigando mengusulkan pelaksanaan Program Sekolah Lansia. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian warga lanjut usia agar tetap produktif dan memiliki ruang aktualisasi diri di masa tua mereka.
Revitalisasi Nilai Budaya dan Penguatan Keamanan Wilayah
Melihat tantangan arus modernisasi yang kian kencang, Kelurahan Sigando merasa perlu untuk membentengi generasi muda dengan nilai-nilai lokal. Diusulkan pula pelaksanaan event budaya dan religi guna menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap adat dan tradisi nagari yang mulai memudar.
Sementara itu, pada sektor keamanan dan keselamatan lingkungan, kelurahan mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan di sejumlah kawasan permukiman yang masih minim cahaya, yakni RT 01, RT 03, RT 04, RT 06, dan RT 09. Tak hanya itu, pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling) juga diusulkan untuk kawasan rawan di sepanjang Jalan By Pass guna meminimalisir potensi gangguan kamtibmas di area perlintasan kendaraan tersebut.
Normalisasi Batang Sikakek Sebagai Prioritas Infrastruktur
Masalah klasik yang berkaitan dengan kebencanaan lingkungan juga menjadi topik hangat dalam forum tersebut. Kelurahan mengusulkan normalisasi Batang Sikakek yang kerap meluap saat musim hujan akibat pendangkalan sungai. Infrastruktur lingkungan ini dianggap krusial agar warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai dapat merasa aman dari ancaman banjir luapan yang merugikan secara materiil.
Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kepala Bappeda, Putra Dewangga, yang mewakili Walikota, memberikan tanggapannya mengenai kondisi keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk melakukan komunikasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan mencari sumber pendanaan alternatif guna merealisasikan aspirasi warga.
Fokus Strategis pada Penanganan Sampah, Stunting, dan Kemiskinan
Putra Dewangga juga menyoroti isu lingkungan yang mendesak, yakni pengelolaan sampah. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini telah penuh menuntut adanya solusi kreatif dari tingkat bawah. “Kami berharap muncul ide dan gagasan dari masyarakat yang dapat dibina melalui perangkat kelurahan bersama instansi terkait,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.
Selain sampah, isu kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Untuk Sigando, angka stunting tercatat sekitar 11 persen dan diharapkan dapat ditekan melalui program pemberdayaan yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah daerah untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen melalui pemetaan program yang lebih akurat.
Penetapan Skala Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran
Camat Padang Panjang Timur, Wira Jaya Septikha, dalam arahannya menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam menyusun daftar usulan. Ia mengingatkan masyarakat agar mampu memilah mana yang merupakan keinginan dan mana yang benar-benar kebutuhan mendesak.
“Tidak semua usulan dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran, sehingga penetapan skala prioritas menjadi sangat penting. Namun seluruh masukan dan partisipasi masyarakat memiliki nilai strategis,” kata Wira Jaya. Musrenbang diharapkan menjadi forum yang mampu menyaring aspirasi agar pembangunan tepat sasaran.
Sebagai penutup, Lurah Sigando, Erosen Adera, menegaskan bahwa seluruh poin yang dibawa ke forum Musrenbang merupakan representasi dari suara akar rumput. Seluruh usulan yang disampaikan merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat dan diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan warga Sigando. Dengan perencanaan yang matang, Sigando optimis mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, berbudaya, dan mandiri secara ekonomi.
