JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur menjadi perhatian serius pemerintah di tengah tekanan geopolitik global.
Data Pertamina untuk periode 1–30 April 2026 menunjukkan lonjakan harga avtur domestik rata-rata 70%, sementara untuk rute internasional melonjak hingga 80%. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur domestik naik dari Rp13.656,51 per liter pada Maret menjadi Rp23.551,08 per liter pada April, meningkat 72,45%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kenaikan ini sejalan dengan tren global, karena avtur termasuk bahan bakar non-subsidi yang mengikuti harga pasar.
Ia menambahkan bahwa harga avtur di negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Filipina, bahkan lebih tinggi dibanding Indonesia. Lonjakan harga ini otomatis memengaruhi biaya operasional maskapai dan berpotensi mendorong harga tiket pesawat ke level yang memberatkan masyarakat.
Langkah Pemerintah Menahan Kenaikan Harga Tiket Pesawat
Pemerintah mengambil langkah antisipatif agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali di kisaran 9% hingga 13%. Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge yang ditetapkan sebesar 38% untuk pesawat jet maupun propeler, sebagai kompensasi terhadap lonjakan harga avtur.
“Kebijakan ini diambil agar biaya tambahan akibat harga avtur tidak sepenuhnya dibebankan pada penumpang. Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket naiknya maksimal 9%-13%,” ujar Airlangga.
Selain itu, sejumlah insentif diberikan untuk meringankan beban maskapai dan menjaga stabilitas harga tiket, khususnya untuk penumpang ekonomi domestik.
Langkah-langkah ini sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan industri penerbangan nasional, agar sektor transportasi udara tetap efisien sekaligus kompetitif di pasar regional.
Insentif Pajak dan Skema Pembayaran untuk Maskapai
Pemerintah menggelontorkan beberapa insentif langsung kepada maskapai agar dampak kenaikan harga avtur tidak terlalu terasa oleh masyarakat.
Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk tiket pesawat ekonomi domestik ditanggung pemerintah. Kebijakan ini menelan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan, atau Rp2,6 triliun untuk periode dua bulan sejak 6 April hingga akhir Mei 2026.
Kedua, pemerintah memberikan relaksasi sistem dan mekanisme pembayaran avtur melalui skema business-to-business (B2B) dengan Pertamina. Skema ini memungkinkan maskapai melakukan pembelian avtur secara lebih fleksibel, sehingga dapat menekan biaya operasional harian mereka.
Ketiga, pemerintah menurunkan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%, yang sebelumnya mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Kebijakan ini tidak hanya menurunkan biaya maskapai, tetapi juga mendorong pengembangan industri perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di dalam negeri.
Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pemerintah
Kebijakan menurunkan bea masuk suku cadang pesawat diproyeksikan memberikan dampak signifikan bagi sektor MRO. Aktivitas ekonomi di industri ini berpotensi meningkat hingga US$700 juta per tahun, mendukung PDB nasional hingga US$1,49 miliar.
Selain itu, kebijakan ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja langsung dan 2.700 pekerjaan tidak langsung, yang berdampak positif bagi ekonomi lokal dan nasional.
Menurut Airlangga, langkah ini sekaligus memastikan bahwa industri penerbangan tetap dapat berjalan efisien di tengah tekanan biaya bahan bakar global.
“Seluruh kebijakan ini akan ditindaklanjuti melalui aturan teknis di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” jelasnya.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, pemerintah menekankan keberlanjutan sektor penerbangan sekaligus perlindungan konsumen.
Harapan Pemerintah dan Maskapai dalam Menghadapi Tekanan Global
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan penumpang dan kelangsungan bisnis maskapai. Maskapai nasional diharapkan memanfaatkan insentif dan skema pembayaran avtur agar harga tiket tidak melonjak tajam.
Di sisi lain, maskapai diharapkan tetap fokus pada efisiensi operasional, inovasi, dan pelayanan penumpang. Dengan kombinasi dukungan pemerintah dan manajemen internal yang efektif, industri penerbangan nasional dapat menghadapi tantangan global tanpa menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat luas.
Langkah-langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi volatilitas harga energi global. Dengan menjaga harga tiket terkendali, masyarakat tetap dapat mengakses transportasi udara dengan biaya wajar, sementara industri penerbangan tetap kompetitif di pasar regional dan internasional.
Pemerintah menegaskan bahwa fokusnya bukan hanya menahan kenaikan harga, tetapi juga mendorong transformasi industri penerbangan melalui efisiensi biaya, pengembangan MRO, serta pemanfaatan teknologi modern.
Semua langkah ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing nasional.
