JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rycko Menoza, mengemukakan pandangannya bahwa penerapan sistem identitas tunggal (single identity) memegang peranan krusial sebagai salah satu instrumen utama demi menghadirkan proses penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih akurat, terbuka, serta berkualitas tinggi.
Rycko mengutarakan gagasan tersebut ketika dimintai tanggapan resminya di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis, berkaitan dengan urgensi melakukan perbaikan data kependudukan secara menyeluruh menyongsong pelaksanaan pemilu.
"Persoalan ini harus dibenahi sejak jauh hari dan tidak menunggu tahapan pemilu dimulai," katanya.
Berdasarkan pandangan Rycko, salah satu kendala klasik yang masih kerap membayangi jalannya pesta demokrasi adalah masalah akurasi data pemilih yang belum sempurna, termasuk adanya potensi kerawanan pendataan ganda yang kerap dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) lantaran tercatat ganda di wilayah domisili asal maupun di negara tempat mereka bekerja.
Ia menilai secara objektif bahwa implementasi penuh dari sistem identitas tunggal nantinya akan sangat membantu proses penyusunan daftar pemilih tetap yang jauh lebih valid, sekaligus menekan seminimal mungkin potensi kekacauan administratif manakala hari pemungutan suara tiba.
Di samping perlunya pembenahan tata kelola data kependudukan, Rycko turut menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan program sosialisasi yang berjalan secara berkesinambungan agar masyarakat luas semakin paham dan sadar akan hak serta kewajiban konstitusional mereka sebagai pemilih.
Menurut argumennya, tingkat partisipasi politik publik yang didasari oleh kesadaran kritis dipastikan bakal mendongkrak kualitas demokrasi secara keseluruhan serta bermuara pada lahirnya sosok-sosok wakil rakyat yang jauh lebih kompeten dan berintegritas.
Rycko memanjatkan harapan agar langkah pembenahan sistem administrasi kependudukan yang dibarengi dengan eskalasi literasi politik masyarakat ini mampu terintegrasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperkuat mutu penyelenggaraan pemilu di tanah air.
