ONLINEKINI.ID — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyambangi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8). Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk soal sisa anggaran tahun berjalan dan pagu tahun depan.
"Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat. Jadi kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kriteria Penerima dan Temuan 80 Sekolah Swasta
Dalam evaluasi data penerima, BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang secara ekonomi tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi justru tercatat sebagai penerima program. Sekolah-sekolah tersebut direncanakan dihapus dari daftar penerima agar penyaluran anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah mengalokasikan anggaran program MBG sebesar Rp 240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Belanja program pendidikan pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 820,9 triliun, dengan MBG dialokasikan bagi 60,6 juta penerima manfaat.
Peran Kemenkeu dalam Pengawasan Penyaluran
Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia. Jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program.
"Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8).
Langkah Tindak Lanjut BGN
Sudaryono menegaskan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program dengan anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga itu berjalan optimal. Pertemuan dengan Purbaya menjadi langkah awal untuk menyelaraskan data antara BGN dan Kemenkeu sebelum keputusan final penghapusan sekolah swasta dari daftar penerima diumumkan.
Penghapusan sekolah yang tidak membutuhkan dari daftar penerima diharapkan dapat mengalihkan alokasi anggaran kepada daerah dengan angka kemiskinan dan prevalensi stunting yang lebih tinggi. BGN menargetkan perbaikan data penerima selesai sebelum pembahasan lanjutan RAPBN 2027 bersama DPR.
