JAKARTA - Pesawat yang mengangkut Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni beserta rombongan tidak berhasil mendarat di Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, lantaran kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menutupi area bandara.
"Di tempat kami ini beliau batal datang karena kabut asap dan jarak pandang hanya bisa 100 meter saja. Sehingga pesawat tidak berani untuk landing," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Kamis.
Kondisi jarak pandang yang cuma berkisar 100 meter memaksa armada udara yang ditumpangi Menhut mengurungkan niat untuk mendarat, sehingga agenda lawatan ke Kalbar harus diundur.
Gubernur Norsan menjelaskan, jika cuaca serta jarak pandang membaik, Menhut Raja Juli Antoni diusahakan tetap datang ke Kalbar guna meneruskan agenda yang sudah dirancang, atau selambat-lambatnya dijadwalkan ulang pada esok hari.
Dalam kunker ke Kalbar, Menhut diagendakan bakal mengecek tiga titik yang terdampak karhutla, yaitu wilayah Limbung, sekitar SMA Negeri 4, serta Rasau Jaya.
Usai pemantauan lapangan, kegiatan diteruskan dengan rapat koordinasi bersama jajaran pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di Kalbar.
Gubernur menyampaikan, pemerintah turut menyiapkan sokongan berupa bantuan sarana pendukung guna memperkuat penanganan karhutla, mencakup mesin pompa air serta beragam perlengkapan pendukung dari Kementerian Kehutanan.
"Bantuan rencana pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu dari Kementerian Kehutanan. Kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker dan lain sebagainya," ujarnya.
Gubernur menimpali, penindakan terhadap korporasi yang disinyalir terlibat dalam karhutla bukanlah barang baru di Kalbar. Pada 2019, banyak korporasi yang telah ditindak tegas, bahkan ada kasus yang berimbas pada pencabutan izin operasional.
"Sudah pernah. Tahun 2019 juga banyak yang sudah kami tindaklanjuti, sampai pencabutan izin," ujarnya menegaskan.
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat serta unsur terkait terus memperkokoh sinergi guna menekan dampak karhutla, khususnya di tengah situasi asap yang telah mengganggu aktivitas penerbangan dan memperpendek jarak pandang di berbagai area.
Keadaan ini sekaligus membuktikan bahwa kabut asap tidak sekadar berdampak buruk bagi kesehatan maupun rutinitas warga, namun juga mulai memicu kendala mobilitas serta agenda dinas pemerintah dalam menjalankan penanganan langsung di lapangan.
