JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerataan pendidikan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, agar program ini dapat segera direalisasikan.
Dalam arahannya, Wiyagus menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak daerah yang belum mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Padahal, program ini menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas.
“Hingga saat ini dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, baru dua daerah yang telah menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat,” kata Wiyagus secara virtual saat kegiatan Musrenbang 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa.
Kondisi ini dinilai perlu segera direspons agar target pembangunan pendidikan dapat tercapai sesuai rencana.
Sebagian Besar Daerah Belum Ajukan Proposal Pembangunan Sekolah Rakyat
Dari total 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, baru dua daerah yang telah mengirimkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Artinya, masih terdapat 11 daerah lainnya yang belum memanfaatkan peluang ini.
Wiyagus pun meminta pemerintah daerah yang belum mengajukan proposal untuk segera mempercepat proses tersebut. Ia menegaskan bahwa waktu menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program secara keseluruhan.
“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional,” katanya.
Dengan percepatan pengajuan, diharapkan proses verifikasi dan realisasi pembangunan dapat segera dilakukan tanpa hambatan berarti.
Sekolah Rakyat Jadi Strategi Perluas Akses Pendidikan di Daerah
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Wiyagus menegaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dengan pendidikan yang lebih merata, diharapkan masyarakat dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif.
Dukungan Pembiayaan dari Berbagai Sumber untuk Percepat Pembangunan
Untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, pemerintah membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber. Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan juga dapat didukung oleh sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekolah di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Selatan yang masih membutuhkan banyak fasilitas pendidikan tambahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan dalam proses pengajuan usulan.
Dengan dukungan yang menyeluruh, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Percepatan Program Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan dan SDM Berkualitas
Wamendagri menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tanpa langkah cepat dari pemerintah daerah, target pembangunan nasional akan sulit tercapai.
“Percepatan program ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah,” ujar Wamendagri Wiyagus.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat sumber daya manusia di berbagai wilayah.
Langkah percepatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas.