JAKARTA - Danantara Indonesia merilis pengumuman dimulainya program transformasi badan usaha milik negara (BUMN) di bawah klaster pelayanan publik, transportasi, beserta konektivitas.
Langkah transformasi ini mencakup agenda pemangkasan anak usaha melalui penyederhanaan struktur, pengetatan tata kelola, optimalisasi kinerja bisnis dan aset, akselerasi digitalisasi, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
Deretan BUMN yang masuk dalam skema transformasi ini meliputi InJourney Airports atau PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).
Ketiga entitas tersebut memegang peranan krusial dalam menopang jaringan konektivitas nasional, mulai dari pengelolaan gerbang bandara, fasilitas pelabuhan, hingga bentangan jalan tol.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa kehadiran Danantara menjadi momentum penting untuk merombak cara pandang dalam tata kelola BUMN.
Perusahaan negara didorong untuk tidak sekadar bersandar pada status BUMN, melainkan wajib mendongkrak daya saing melalui invensi dan efisiensi operasional.
“BUMN didorong untuk semakin kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengandalkan status sebagai perusahaan negara,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).
Pada ranah kepelabuhanan, Pelindo mengeksekusi corporate streamlining berupa pemangkasan jajaran anak usaha demi mengikis duplikasi fungsi, menyelaraskan standar pelayanan, dan mengokohkan keterpaduan operasional.
Langkah penataan ini diarahkan guna membentuk alur bisnis dan pelayanan di lingkungan internal perusahaan menjadi jauh lebih efektif.
Di sisi lain, InJourney Airports menggenjot efisiensi lewat skema pengelolaan pembiayaan terpadu. Restrukturisasi modal yang dijalankan perseroan diklaim berhasil menekan beban bunga sekitar 10 persen secara tahunan.
Sementara pada sektor pengusahaan jalan tol, arah transformasi Jasa Marga difokuskan pada penciptaan nilai tambah berbasis digitalisasi serta peningkatan mutu layanan.
Salah satu sarana pendukung yang dioptimalkan yakni Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang terhubung dengan lebih dari 3.500 kamera pemantau (CCTV) real-time.
Jasa Marga juga mengembangkan aplikasi Travoy yang hingga kini telah mencatatkan akumulasi lebih dari 1,3 juta unduhan.
Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar menyelaraskan efisiensi internal dengan kenyamanan pengalaman para pengguna jalan tol.
Garis besar transformasi ini menuntut efisiensi korporasi dan mutu layanan publik berjalan seiring. Pemangkasan struktur organisasi tidak cuma ditargetkan menekan biaya operasional, melainkan menghasilkan ekosistem transportasi yang andal.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai bahwa strategi streamlining BUMN transportasi sangat sejalan dengan fungsi mendasar perusahaan negara sebagai penyedia layanan bagi masyarakat.
“Streamlining di BUMN pelayanan publik itu menjadi keniscayaan, sebab salah satu fungsi utama BUMN adalah untuk public services. Dengan pola tersebut akan tercipta pelayanan publik yang andal dan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh kiprah bisnis dari BUMN tersebut yang menunjukkan kinerja korporasi yang terus membaik,” kata Tulus saat dihubungi dari Jakarta.
Menurut pandangan Tulus, muara keberhasilan transformasi BUMN tidak dapat diukur sebatas penyederhanaan hirarki atau efisiensi internal semata.
Dampaknya wajib tecermin secara langsung pada kualitas pelayanan masyarakat serta performa riil perusahaan.
Indikator keberhasilan tersebut dapat ditakar dari melesatnya tingkat kepuasan pelanggan, kecepatan penanganan respons aduan, hingga penguatan postur keuangan yang mendongkrak kontribusi BUMN kepada negara.
Tulus turut menilai langkah konsolidasi BUMN di sektor vital sangat memungkinkan untuk dieksekusi sepanjang kepentingan masyarakat tetap dijadikan pertimbangan utama.
Untuk sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, keberadaan BUMN skala besar dapat difungsikan sebagai instrumen negara dalam menjaga kestabilan tarif, ketersediaan fasilitas, serta keandalan infrastruktur.
Kendati demikian, efisiensi internal harus dikawal agar tidak menimbulkan beban biaya baru bagi publik.
Penghematan modal di tingkat BUMN idealnya memberi ruang untuk membenahi kualitas layanan serta menekan alokasi biaya yang mesti ditanggung pengguna.
“Aspek yang harus dimitigasi adalah efisiensi biaya produksi dari BUMN tersebut, sehingga publik tidak harus menanggung biaya yang tidak seharusnya dibebankan. Dalam jangka menengah, transformasi ini seharusnya dapat mendorong penurunan biaya logistik yang kemudian berdampak pada masyarakat sebagai pengguna akhir,” ujar Tulus.
Penataan ini tergolong krusial mengingat BUMN transportasi mengoperasikan rantai utama konektivitas nasional. Pelabuhan, bandara, serta jalan tol tidak hanya mengatur pergerakan warga, melainkan menentukan kelancaran distribusi barang dan efisiensi logistik.
Oleh sebab itu, langkah streamlining BUMN di sektor transportasi tidak boleh berhenti pada pergeseran struktur perusahaan semata, melainkan wajib diteruskan menjadi perbaikan layanan dan pemangkasan biaya rantai pasok.