JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai langkah memperkuat sektor produktif menjadi kunci utama agar laju pertumbuhan ekonomi sanggup memperluas ketersediaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Esther menyampaikan bahwa penguatan tersebut sangat dibutuhkan lantaran sektor tradable yang selama ini menjadi pilar utama terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus penyerapan tenaga kerja justru mencatatkan pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.
"Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi," kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut penjelasannya, kombinasi sektor penopang pertumbuhan memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana kemampuan perekonomian dalam membuka peluang kerja baru serta memberikan dampak multiplier terhadap tingkat kesejahteraan publik.
Esther membeberkan bahwa tumpuan pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung lebih dominan disokong oleh bidang-bidang non-tradable, seperti sektor informasi dan komunikasi, layanan akomodasi serta penyediaan makan minum, hingga jaringan pasokan listrik dan gas.
Sementara itu, sektor tradable yang memegang peranan krusial terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja justru bergerak lambat di bawah angka rata-rata nasional.
"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Guna memperlebar dampak positif pertumbuhan tersebut, Esther mendorong adanya penguatan dukungan bagi industri manufaktur melalui pembenahan iklim investasi produktif, peningkatan keahlian SDM, hingga penggenjot daya saing industri dalam negeri.
Upaya tersebut dinilai amat krusial supaya denyut aktivitas ekonomi kian mampu menggaet banyak tenaga kerja sekaligus menghadirkan dampak luas bagi masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi," ujar Esther.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju ekonomi Indonesia tumbuh pada angka 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026. Bila dihitung secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang semester I-2026 menyentuh 5,45 persen dibanding periode serupa di tahun sebelumnya.
Pada ranah ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja per Februari 2026 berada di angka 147,67 juta orang, atau bertambah 1,896 juta jiwa jika disandingkan dengan kondisi Februari 2025. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 berada di level 4,68 persen, alias melandai 0,08 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu.
Di lain pihak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan realisasi investasi sepanjang semester I-2026 berhasil menembus Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan dan menyerap hingga 1.448.862 tenaga kerja lokal.
Capaian investasi ini telah memenuhi 49,5 persen dari target nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Khusus triwulan II-2026, realisasi investasi mencapai Rp511,8 triliun atau naik 7,1 persen secara tahunan dengan penyerapan 742.293 tenaga kerja Indonesia.
Esther mengamati bahwasanya arus investasi saat ini cenderung didominasi oleh skema padat modal. Oleh karena itu, peningkatan nilai investasi wajib diimbangi dengan perhatian khusus pada kualitas investasi, terutama implikasinya terhadap pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
"Jadi yang terpenting adalah tidak hanya besarnya investasi yang masuk, tapi seberapa kualitas investasi yang masuk berdampak pada penciptaan tenaga kerja, poverty alleviation, dan lain-lain," katanya pula.
Ia menegaskan kembali bahwa penekanan pada industrialisasi serta peningkatan kualitas SDM menjadi aspek vital agar pertumbuhan ekonomi berdaya guna dalam meluaskan kesempatan kerja bagi khalayak luas.
Dari sudut pandang kebijakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2026 terus berupaya memacu produktivitas dan daya saing manufaktur padat karya lewat program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), sebuah skema pendanaan untuk modernisasi mesin dan sarana produksi.
Program bantuan ini menyasar enam cabang industri padat karya, meliputi sektor makanan dan minuman, tekstil, konfeksi pakaian jadi, furnitur, industri alas kaki, hingga manufaktur mainan anak.
Sampai Mei 2026, kucuran KIPK dialirkan lewat 13 perbankan mitra dengan total batas plafon Rp549 miliar. Adapun realisasinya telah terserap Rp91 miliar atau setara 16,72 persen kepada 26 debitur dari target total 293 debitur.
Guna melengkapi porsi pembiayaan, Kemenperin turut menggembleng kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi industri lewat program Master Trainer demi mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Salah satu wujud nyatanya yaitu gelaran pelatihan Master Trainer/In-Company Trainer (ICT) pada 18-25 Mei 2026 di Jakarta.
Data Kemenperin mencatat bahwa sektor manufaktur telah menampung hingga 20,26 juta pekerja per Agustus 2025. Sejak program pelatihan instruktur industri hasil kerja sama dengan Pemerintah Swiss digulirkan pada 2019, sebanyak 1.310 In-Company Trainer serta 139 Master In-Company Trainer telah berhasil dicetak.