ONLINEKINI.ID — Pernyataan Budi Arie yang beredar dalam potongan video dan menyinggung kemungkinan pemilu dipercepat sebelum 2029 memicu analisis politik. Alih-alih sekadar wacana regulasi, NSL Political Consultant membaca manuver ini sebagai upaya Projo menata ulang posisi di peta kekuasaan yang berubah.
Relawan dan Logika Kekuasaan Baru
Nasarudin menjelaskan, sejak era Reformasi, relawan politik bertransformasi dari sekadar kumpulan sukarelawan sosial menjadi entitas yang memanfaatkan jaringan sumber daya dan akses kekuasaan. Dalam konteks ini, eksistensi Projo disebutnya menggambarkan relawan sebagai aktor yang membangun loyalitas personal untuk mempertahankan relevansi jangka panjang.
"Dari pernyataan Budi Arie, eksistensi Projo seolah menggambarkan bahwa kini relawan bukan sekadar kumpulan sukarelawan sosial, melainkan entitas yang memanfaatkan hubungan personal, jaringan sumber daya, dan akses ke kekuasaan untuk mempertahankan relevansi jangka panjang," ujarnya kepada Forum Keadilan, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, ketegangan muncul ketika loyalitas organisasi kepada figur pemimpin berbenturan dengan kebutuhan bertahan di lanskap politik yang cair. Kondisi ini, kata dia, dapat dibaca melalui tiga strategi: exit (meninggalkan aliansi lama), voice (menyuarakan ketidakpuasan dari dalam), dan dramaturgy (menampilkan perubahan loyalitas secara ambigu demi kepentingan pragmatis).
Ambiguitas Sikap Projo terhadap Jokowi
Nasarudin menilai, di permukaan terdapat unsur exit ketika Projo mulai menjauh dari Joko Widodo (Jokowi) dan mendekat ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia melihat ambiguitas karena Projo secara resmi membantah telah memutus hubungan dengan Jokowi.
"Jadi, meskipun retorika menyiratkan perubahan Pemilu akan lebih cepat sebelum 2029, secara institusional ada upaya menjaga opsi atau citra tetap terbuka," kata dia.
Ia menambahkan, perubahan arah ini memperlihatkan karakter relawan yang semakin transaksional. Loyalitas tidak hanya dibangun di atas ideologi, tetapi juga dipengaruhi kalkulasi struktural seperti akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan posisi politik.
"Di permukaan, manuver Projo kiranya memang ingin menampilkan kesan mengevaluasi ulang investasi loyalitasnya kepada Jokowi dan memilih menata aliansi baru sebelum peluang politiknya tertutup," paparnya.
Risiko Reputasi dan Dampak bagi Figur Politik
Pergeseran dukungan relawan disebut berimplikasi pada legitimasi figur sebelumnya. Jika organisasi seperti Projo memilih bergeser, hal itu dapat menimbulkan persepsi bahwa loyalitas terhadap Jokowi bersifat pragmatis.
"Jika relawan semacam Projo memilih bergeser aliansi, ini dapat menurunkan persepsi loyalitas figur yang awal didukung, dalam hal ini Jokowi, dan menimbulkan persepsi bahwa relawan hanyalah alat kuasa yang mudah beralih," ujarnya.
Nasarudin turut menyoroti posisi Budi Arie yang dicopot Prabowo dari jabatan Menteri Koperasi pada September 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat manuver Projo menarik dilihat dari aspek legitimasi, instrumen politik, dan risiko reputasi.
Keuntungan bagi Projo adalah akses lebih besar terhadap sumber daya politik jika berhasil membangun hubungan dengan partai atau figur kuat. Namun, risiko reputasi mengintai jika aliansi baru gagal atau figur yang didukung tidak menang. "Relawan bisa dianggap oportunis atau bahkan kehilangan basis internal," katanya.
Bagi Prabowo, dukungan Projo berpotensi memperkuat basis relawan. Namun, di sisi lain, hal itu juga membawa narasi bahwa Prabowo menjadi destinasi bagi relawan yang mencari panggung politik baru.
Fenomena ini, kata Nasarudin, menunjukkan relawan politik semakin masuk ke dalam logika kekuasaan. Relawan berpotensi tidak lagi hanya berfungsi sebagai agregator aspirasi masyarakat dan pengawas kekuasaan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari mesin politik.