JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mengutarakan bahwa rencana merger dengan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) saat ini masih bergulir pada tahap kajian awal di bawah koordinasi pemegang saham.
Direktur Keuangan Adhi Karya Bani Iqbal menerangkan bahwa proses merger dilaksanakan berlandaskan arahan Danantara Asset Management (DAM) selaku pemegang saham Seri B terbanyak serta BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.
“Sampai dengan saat ini, rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (4/9/2026).
Bani menegaskan, lantaran prosesnya masih berjalan pada tahap kajian awal, perseroan belum menggelar uji tuntas (due diligence), studi kelayakan (feasibility study), maupun perancangan skema konsolidasi usaha secara formal. Selain itu, belum ada penetapan resmi mengenai entitas yang bakal bertahan (surviving entity) dalam aksi korporasi tersebut.
Penetapan entitas penyintas kelak akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi keuangan, operasional, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko.
Mengenai tenggat waktu, Bani mengonfirmasi bahwa target penyelesaian pada akhir 2026 merupakan target indikatif yang dipaparkan oleh pemegang saham mayoritas. Nanti, realisasinya sangat bergantung pada hasil analisis, kesiapan seluruh pihak, serta pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.
“Perseroan memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya transformasi untuk memperkuat daya saing industri konstruksi nasional yang diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi pemangku kepentingan,” ucapnya.
Di sisi lain, ADHI turut menyampaikan penjelasan mengenai penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek perseroan. Keputusan tersebut dipicu oleh belum direalisasikannya pembayaran Bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri B dan Seri C.
Berkenaan dengan hal tersebut, perseroan bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada 11 September 2026 mendatang untuk membahas agenda terkait obligasi tersebut.