JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menyatakan bahwa rencana penggabungan usaha atau merger dengan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) saat ini masih dalam tahap penelaahan awal di bawah koordinasi pemegang saham.
Direktur Keuangan Adhi Karya Bani Iqbal menjelaskan bahwa proses konsolidasi tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk Danantara Asset Management (DAM) sebagai pemegang saham Seri B terbanyak serta BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.
“Sampai dengan saat ini, rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (4/9/2026).
Bani menambahkan bahwa lantaran prosesnya masih berupa kajian awal, perseroan belum menggelar uji tuntas, studi kelayakan, maupun merancang skema penggabungan usaha secara resmi.
Di samping itu, keputusan mengenai entitas yang bakal bertahan dalam aksi korporasi ini juga belum ditetapkan secara resmi.
Penetapan entitas penyintas nantinya bakal memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari kondisi finansial, operasional, tata kelola perusahaan, sampai manajemen risiko.
Mengenai batasan waktu, Bani membenarkan bahwa target penyelesaian pada akhir 2026 merupakan acuan indikatif yang disodorkan oleh pemegang saham mayoritas.
Akan tetapi, kepastian realisasinya tetap bergantung pada hasil kajian menyeluruh, kesiapan para pihak, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK serta BEI.
“Perseroan memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya transformasi untuk memperkuat daya saing industri konstruksi nasional yang diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi pemangku kepentingan,” ucapnya.
Pada perkembangan lain, ADHI turut menginformasikan terkait pembekuan sementara perdagangan efek perseroan di bursa.
Kebijakan suspensi tersebut dipicu oleh belum dilakukannya pembayaran Bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri B dan Seri C.
Oleh karena itu, perseroan berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada 11 September 2026 mendatang untuk membahas penyelesaian kewajiban obligasi tersebut.
