JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran pemerintah kabupaten secara resmi mulai menjajaki potensi kerja sama dan investasi strategis dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Kunjungan kerja resmi tersebut ditujukan demi membuka ruang pasar bagi komoditas unggulan lokal, seperti produk furnitur buatan Kabupaten Jepara, sembari mendorong perluasan jangkauan BUMD perbankan serta perguruan tinggi daerah dalam ekosistem pembangunan ibu kota baru.
"Jepara itu adalah daerah yang sudah dikenal dengan produk furnitur. Saya coba melihat potensi apakah ada peluang kerja sama furnitur di IKN dari Jawa Tengah," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kunjungan yang dilakukan pada Kamis (6/8/2026).
Luthfi menilai bahwa IKN menyimpan prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Maka dari itu, partisipasi aktif wilayah penyangga seperti Jawa Tengah bernilai krusial dalam menyokong kebutuhan pembangunan kawasan tersebut secara berkesinambungan.
Langkah penjajakan kemitraan ini melingkupi berbagai sektor teknis dengan melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah serta BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sektor perbankan daerah diharapkan mampu mengambil peran strategis pada aspek pembiayaan, fasilitasi transaksi, hingga penyediaan layanan keuangan di kawasan anyar tersebut.
Di samping itu, perguruan tinggi di Jawa Tengah turut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan riset, inovasi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Penjajakan ini digulirkan lantaran tata ruang IKN masih menyediakan pintu kolaborasi yang amat lapang bagi pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Luthfi menandaskan bahwa Jawa Tengah enggan sekadar menjadi penonton dalam proyek strategis nasional berskala raksasa ini.
"Intinya Provinsi Jawa Tengah ingin ikut hadir di IKN juga," katanya.
Pihak Otorita IKN menyambut hangat serta merespons positif atas terobosan proaktif yang diperlihatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi antardaerah menjadi pilar utama untuk memperkokoh keberlanjutan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif serta berkelanjutan.
Pihak Otorita IKN menegaskan komitmen penuh untuk memfasilitasi para pelaku usaha maupun pemerintah daerah yang berminat menanamkan modal atau menjalin kerja sama perdagangan komoditas.
Pada momen pertemuan resmi tersebut, Basuki turut menjanjikan pemberian insentif khusus bagi Jawa Tengah apabila sah menjadi mitra pembangunan IKN. Basuki menegaskan kesiapan utuh lembaganya untuk melayani setiap investor asal daerah.
"Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN, nantinya akan ada insentif fiskal," ujarnya.
Basuki juga menguraikan bahwa ruang partisipasi dan peluang kerja sama yang disiapkan oleh Otorita IKN tidak sebatas pada penanaman modal langsung dalam skala besar. Pemerintah daerah beserta sektor swasta daerah dapat memetik peluang pada pelbagai sektor strategis yang sedang berkembang pesat di kawasan IKN.
Akselerasi pembangunan di kawasan IKN saat ini disokong oleh struktur pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya kepada rombongan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Otorita IKN menerangkan bahwa skema pembiayaan pembangunan kawasan terbagi menjadi tiga skema utama, yakni alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang difokuskan untuk infrastruktur dasar serta fasilitas pemerintahan, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha guna penyediaan infrastruktur publik berskala besar, serta investasi swasta murni dari pelaku bisnis domestik maupun internasional beserta penerimaan hibah.
Dukungan pembiayaan non-APBN di kawasan IKN menunjukkan tren pertumbuhan signifikan secara akumulatif. Realisasi investasi langsung dari sektor swasta yang masuk ke IKN telah menembus angka Rp74,54 triliun.
Angka investasi swasta itu bersumber dari komitmen 67 investor yang menggarap proyek di bermacam bidang komersial, hunian, dan penunjang kawasan. Sementara itu, nilai proyek pembangunan yang dialokasikan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha telah menyentuh angka Rp134,25 triliun.
Guna memaksimalkan potensi kerja sama di lapangan, Luthfi turut memboyong jajaran kepala daerah tingkat kabupaten dalam rombongan kunjungan kerja tersebut. Beberapa pimpinan daerah yang ikut mendampingi antara lain Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.
Kehadiran para pimpinan kabupaten ini bertujuan untuk memetakan secara langsung komoditas unggulan daerah yang dapat diserap oleh pasar IKN.
