ONLINEKINI.ID — Presiden Argentina Javier Milei mengirimkan rancangan undang-undang ke Kongres untuk memperkuat klaim kedaulatan atas Kepulauan Malvinas. RUU itu memuat sanksi bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa, sekaligus membentuk sistem keamanan nasional baru. Langkah ini menandai eskalasi diplomasi Buenos Aires dalam sengketa puluhan tahun dengan Inggris.
Kantor kepresidenan Argentina mengumumkan pengiriman RUU tersebut kepada Kongres. Menurut pernyataan resmi kantor pers kepresidenan, inisiatif ini disebut sebagai tonggak penting dalam upaya merebut kembali Kepulauan Malvinas.
RUU itu mengatur sejumlah instrumen hukum baru. Pemerintah Argentina ingin memberi dasar hukum lebih kuat bagi klaimnya atas wilayah yang oleh Inggris disebut Falkland itu.
Sanksi bagi Perusahaan yang Beroperasi di Malvinas
Beleid tersebut mengusulkan sanksi terhadap pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal di kawasan sengketa. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi perusahaan yang menghentikan kegiatan tersebut.
Selain sanksi, RUU itu membekali Argentina dengan instrumen untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Langkah ini menyasar perusahaan yang menjalankan proyek minyak di sekitar Kepulauan Malvinas.
Pada 3 September, Milei menyampaikan pidato kepada rakyat Argentina. Ia berjanji menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang beroperasi di proyek minyak Malvinas.
Milei juga berkomitmen meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan. Dana itu dialokasikan untuk membangun pangkalan angkatan laut di Atlantik Selatan.
Sistem Keamanan Nasional dan Koordinasi Lintas Sektor
Dokumen RUU itu juga mengatur pembentukan Sistem Keamanan Nasional. Lembaga ini akan dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional yang dibentuk khusus.
Dewan tersebut bertugas mengoordinasikan fungsi diplomasi, ekonomi, pertahanan, hukum, dan intelijen. Selain itu, lembaga ini diberi mandat melindungi infrastruktur kritis Argentina.
Pembentukan sistem keamanan nasional menunjukkan pendekatan Milei yang menggabungkan tekanan diplomatik dengan penguatan kapasitas pertahanan. Kebijakan ini berbeda dari pendekatan pemerintah Argentina sebelumnya yang lebih mengandalkan jalur multilateral.
Sejarah Panjang Sengketa Argentina-Inggris
Argentina dan Inggris telah lama berselisih soal kedaulatan Kepulauan Malvinas. Pada 1982, kedua negara terlibat perang selama beberapa pekan.
Perang itu berakhir dengan kekalahan Argentina. Sejak saat itu, Inggris mempertahankan kendali atas kepulauan yang terletak sekitar 480 kilometer dari pantai Argentina tersebut.
Pada Maret 2013, Kepulauan Malvinas menggelar referendum mengenai status wilayah. Sebanyak 99,8 persen pemilih memilih tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris.
Argentina tidak mengakui hasil referendum itu. Pemerintah Argentina berpendapat penduduk yang memberikan suara bukan penduduk asli yang sah menurut hukum internasional.
Jalan Panjang RUU di Kongres
RUU yang diajukan Milei masih harus melalui pembahasan di Kongres Argentina. Belum ada jadwal pasti kapan parlemen akan mulai membahasnya.
Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi dasar hukum baru bagi Argentina dalam menegakkan klaimnya. Inggris belum memberikan tanggapan resmi atas pengajuan RUU tersebut.