Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil mineral kritis kian menganga di tengah derasnya investasi smelter. Center of Economic and Law Studies (Celios) melalui unit riset CERAH mencatat, daerah yang menjadi lokasi pabrik pengolahan nikel justru menerima manfaat fiskal paling kecil, sementara beban sosial dan lingkungan yang ditanggung warga terus menumpuk.
Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, mengungkapkan Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara juga mengalami nasib serupa. Wilayah yang menjadi rumah bagi kawasan industri nikel terbesar itu menyumbang pendapatan negara Rp12,5 triliun sepanjang 2024, tetapi alokasi DBH yang diterima hanya Rp1,1 triliun.
Formula Lama Tak Lagi Relevan dengan Era Smelter
Akar persoalannya terletak pada cara negara menghitung bagi hasil. Naomi menjelaskan, formula DBH Minerba yang berlaku saat ini masih menggunakan royalti berdasarkan luas lahan yang diekstraksi dan nilai penjualan bijih mentah. Padahal, sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan dan hilirisasi digenjot, nilai ekonomi terbesar justru lahir saat bijih tersebut dilebur menjadi feronikel, Nickel Pig Iron (NPI), hingga Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) di dalam negeri.
“Saat ini formula DBH Minerba masih dihitung berdasarkan royalti atas luas lahan yang diekstraksi dan nilai penjualan bijih yang diproduksi. Namun dengan adanya hilirisasi, formula ini tidak lagi relevan karena nilai ekonomi terbesar justru tercipta ketika bijih tersebut telah diolah menjadi produk di smelter,” kata Naomi dalam keterangan resminya, Senin (10/8).
Persoalan kian rumit lantaran pembagian manfaat dari sektor tambang melibatkan banyak institusi—Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, hingga pemerintah provinsi—tanpa sistem terintegrasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program dan pemerintah daerah kesulitan menghitung total manfaat yang semestinya mereka terima. Lemahnya transparansi dan volatilitas penerimaan DBH memperparah ketidakadilan ini.
Tiga Syarat agar Hilirisasi Berkeadilan
Naomi menekankan, reformasi mekanisme bagi hasil harus memenuhi tiga prinsip: proporsional, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi kerangka evaluasi untuk memastikan perubahan kebijakan benar-benar berpihak pada daerah penghasil, bukan sekadar wacana.
Secara hukum, pemerintah sebenarnya punya ruang untuk merombak aturan main ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memungkinkan perluasan basis perhitungan DBH Minerba, tidak terbatas pada satu kegiatan pertambangan di satu wilayah.
“Ada tiga aspek penting yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan yakni proporsional, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi kerangka evaluasi untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan benar-benar bergerak ke arah yang tepat,” ujarnya.
Rekomendasi: Perluas Basis DBH dan Bentuk Dana Abadi Daerah
Celios merekomendasikan pemerintah memperluas basis perhitungan DBH agar mencakup nilai tambah dari kegiatan pengolahan dan pemurnian, bukan sekadar penjualan bijih mentah. Sebagian dari tambahan penerimaan itu juga perlu dialokasikan khusus untuk membentuk atau memperkuat Dana Abadi Daerah (DAD) di wilayah penghasil mineral kritis.
Namun, kedua rekomendasi tersebut tidak akan berdampak optimal tanpa pembenahan tata kelola. Perluasan basis DBH hanya akan berjalan jika ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat daerah.
“Demikian pula pembentukan DAD baru akan memberi manfaat nyata jika masyarakat di daerah penghasil memiliki akses terhadap informasi mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan serta penggunaan dana,” tegas Naomi.
Tanpa perubahan signifikan pada formula bagi hasil, daerah penghasil nikel akan terus menjadi pemasok kekayaan negara tanpa menikmati buahnya—sementara infrastruktur rusak dan lingkungan terdegradasi menjadi ongkos yang harus dibayar warga setiap hari.
