JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melaporkan bahwa kesenjangan pembiayaan (credit gap) di sektor keuangan Indonesia masih berada di angka sekitar Rp1.650 triliun.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menjelaskan bahwa total kebutuhan pembiayaan di Indonesia sejatinya menembus Rp3.600 triliun. Namun, perbankan dan lembaga keuangan konvensional baru mampu menyalurkan Rp1.950 triliun, sementara industri pinjaman daring (pindar) menyumbang Rp105 triliun hingga Rp110 triliun.
"Hingga hari ini, masih terdapat kesenjangan pembiayaan atau credit gap di negara kami ini, yaitu sekitar Rp 1.650 triliun," kata Entjik dalam Workshop Jurnalistik di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Entjik menyoroti bahwa maraknya pinjaman daring ilegal menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri pindar, mengingat masyarakat kerap menyamaratakan layanan berizin dengan yang ilegal.
"Pindar merupakan layanan yang berizin dan diawasi oleh OJK tentunya, tunduk pada berbagai regulasi, mulai dari POJK hingga ketentuan perlindungan konsumen dan pedoman perilaku industri yang disusun oleh AFPI. Sementara pinjaman ilegal tidak memiliki izin, tidak berada dalam pengawasan regulator dan sangat berkembang. Kenapa? Karena mereka sangat agresif dan tidak mempunyai aturan tentunya," ujar Entjik.
Guna memperkuat literasi keuangan serta pemahaman publik, AFPI menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melalui Workshop Jurnalistik bertema "Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik."
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir mengapresiasi langkah kolaborasi tersebut dalam mengedukasi masyarakat terkait pesatnya perkembangan pendanaan digital.
"Workshop ini penting karena kemajuan teknologi yang begitu cepat telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendanaan digital atau pindar," ujar Munir.
