ONLINEKINI.ID — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan perjalanan tiga dekade reformasi. Ia menilai capaian demokrasi dan desentralisasi perlu diuji lagi: apakah konstitusi sudah benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, meminta seluruh elemen bangsa merefleksikan tiga dekade reformasi. Ajakan itu disampaikan dalam audiensi dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Audiensi berlangsung dalam rangkaian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX bertema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi". Ibas, sapaan akrabnya, mendengarkan langsung hasil kajian dan rekomendasi forum tersebut.
Capaian Reformasi yang Diakui, tapi Diuji Ulang
Ibas mengakui reformasi membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan. Demokrasi tumbuh, otonomi daerah berkembang, dan mekanisme checks and balances berjalan dari pemilu ke pemilu.
Peran MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi dinilainya semakin jelas. Jaminan hak asasi manusia juga menjadi bagian dari capaian yang ia sebut.
Namun ia menolak berhenti pada daftar capaian itu. Pertanyaan mendasarnya, kata Ibas, apakah konstitusi sudah mampu membatasi kekuasaan sekaligus memastikan kekuasaan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Konstitusi bukan sekadar teks hukum," kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menyebut konstitusi sebagai arah dan kompas kehidupan bernegara. Di situ ditentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana bangsa ini hendak dibawa.
Ukuran Performa Konstitusi Diperluas
Menurut Ibas, performa konstitusi tidak cukup diukur dari aspek hukum dan kelembagaan. Penilaian harus mencerminkan pemerintahan yang efektif, demokrasi yang berkualitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.
Kesejahteraan yang semakin merata ia tempatkan sebagai indikator yang tak bisa dilepaskan. Lulusan Program Doktor IPB University itu menilai ukuran-ukuran tersebut lebih jujur menggambarkan bekerjanya konstitusi.
Pembangunan Diminta Melampaui Siklus Lima Tahunan
Ibas menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang yang mampu melampaui siklus lima tahunan pemilu dan pergantian kepemimpinan. Menurutnya, sejumlah sektor menuntut kesinambungan, bukan program yang berganti tiap periode.
Ia menyebut pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, industrialisasi, infrastruktur, pertahanan, transformasi digital, hingga pembangunan wilayah. Semuanya, kata dia, butuh keberlanjutan.
"Kita tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," ujar Ibas.
PPHN: Kajian Matang dan Partisipasi Luas
Dalam konteks itu, pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menurutnya perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Syaratnya, jika memang dinilai penting bagi kepentingan bangsa.
Ibas menyebut sejumlah pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu. Bukan hanya soal filosofi arah pembangunan, tetapi juga kaitannya dengan kewenangan presiden dan kesinambungan lintas pemerintahan.
Kedudukan hukum dan mekanisme penyusunan PPHN juga ia nilai belum tuntas. Jika diperlukan landasan konstitusional, ia meminta hal itu dipikirkan secara matang, termasuk siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya.
"Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas," ujar dia.
Jangan Hanya Jadi Ruang Pemerintah dan Parlemen
Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pemerintah, parlemen, atau partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, pakar, dan masyarakat sipil harus dilibatkan.
Pemerintah daerah dan seluruh elemen bangsa, tambahnya, punya posisi yang sama pentingnya. Ia menilai keterlibatan luas itu menentukan apakah hasil pembahasan nanti benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.