ONLINEKINI.ID — Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari asumsi pembahasan APBN 2027 yang akan berjalan. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengonfirmasi penambahan anggaran sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tambahan Rp50 Triliun dari Pagu Indikatif
"Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun. Itu pengantarnya," ujar Utut seusai rapat kerja dengan Menhan dan jajaran TNI di kompleks parlemen.
Alokasi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran pertahanan pada 2026 yang berada di kisaran Rp187 triliun. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya pergeseran prioritas dalam postur belanja negara untuk sektor pertahanan.
Distribusi Anggaran hingga Ke Markas Besar
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa alokasi yang disepakati telah dirinci hingga ke level unit organisasi. Pembagian anggaran mencakup Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, serta ketiga matra angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
"Alokasi anggaran yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini sudah dibagi sampai kepada unit organisasi," kata Sjafrie dalam kesempatan yang sama.
Dinamika Tugas dan Kesiapan Sistem Pertahanan
Sjafrie menegaskan bahwa institusinya siap menjalankan mandat tersebut meski menghadapi tugas-tugas dinamis yang cukup banyak. Ia juga menyebut bahwa kebutuhan anggaran sistem pertahanan negara dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional.
"Kami mempunyai keyakinan bahwa negara akan memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka menjalankan tugas-tugas sistem pertahanan negara, yang juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional seperti bencana yang sedang kita alami bersama," jelasnya.
Dengan disepakatinya pagu ini, langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis rincian alokasi antarprogram dan satuan kerja di tingkat panitia kerja (panja) bersama pemerintah. Proses tersebut akan menentukan prioritas belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun pemeliharaan dan operasional (mabes) di tahun 2027.