JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar menindaklanjuti secara nyata aspirasi masyarakat dalam perumusan regulasi HAM melalui gelaran Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 yang mengikutsertakan lebih dari 90 instansi pemerintah dan lembaga HAM nasional.

Dalam sambutan pembukaan forum di Jakarta, Kamis, Pigai menerangkan bahwa agenda ini merupakan wujud langkah konkret atas masukan serta rekomendasi kelompok masyarakat sipil yang telah diserap lewat Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026 lalu.

Jajaran pemerintah, tegasnya, wajib menjamin bahwa keterlibatan publik tidak sekadar formalitas penyediaan wadah penyampaian gagasan, melainkan harus diteruskan pada tahap analisis serta pemberian tanggapan yang jelas.

"Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah," kata Pigai.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini menerapkan mekanisme closed government deliberation sebagai wahana internal bagi jajaran birokrasi dalam menyelaraskan masukan warga dengan wewenang K/L, sekaligus merumuskan langkah penanganan lintas sektor.

Dalam hal ini, Kementerian HAM mengambil peran sebagai jembatan serta fasilitator mengingat berbagai isu HAM saling terhubung dengan ranah lain, seperti agraria, ketenagakerjaan migran, pembangunan infrastruktur, iklim investasi, kelestarian lingkungan, hingga hak-hak masyarakat adat.

Di samping itu, Pigai meminta adanya percepatan pembentukan regulasi serta program kerja HAM, di antaranya percepatan revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), hingga Perpres Bisnis dan HAM.

"Komitmen dan arah kebijakan Presiden harus dikawal oleh kesiapan serta akselerasi mesin administrasi di jajaran birokrasi, agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diproses secara optimal dan tidak berhenti di tengah jalan," ujar dia.

Ia menambahkan, perhelatan ini difokuskan untuk mengintegrasikan data serta memperkuat arah kebijakan agar instansi terkait mampu menyusun skenario aksi yang aplikatif.

Pigai menegaskan bahwa realisasi agenda Astacita serta pemajuan HAM adalah dua instrumen yang saling bertaut dalam fondasi pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.