ONLINEKINI.ID — Xpeng Indonesia menegaskan tidak ada intervensi atau permintaan khusus dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan pembelian MPV listrik X9. Transaksi tersebut berlangsung normal melalui jalur dealer resmi, sebagaimana penjualan ritel pada umumnya.
"Saya yakin itu ke dealer, enggak ada special request ke tempat kita," ujar Vice President Marketing Xpeng Indonesia Hari Arifianto di Tangerang, Senin (31/8).
Harga Xpeng X9 dan Pilihan Variannya
Berdasarkan daftar harga resmi yang dipublikasikan di situs Xpeng dengan skema on the road (OTR) Jakarta, berikut rincian harga ketiga varian X9:
- Standard Range Pro: Rp 1,14 miliar
- Long Range Pro: Rp 1,219 miliar
- Long Range Pro+: Rp 1,259 miliar
Soal nominal yang dibayarkan Purbaya, Hari mengaku tidak mengetahui detail transaksinya. Ia pun tidak mendapat informasi apa pun dari sang menteri mengenai alasan pemilihan model tersebut.
Alasan Purbaya Pilih Mobil Listrik
Purbaya sendiri telah mengonfirmasi pembelian mobil listrik anyarnya. Keputusan itu diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendukung program pemerintah.
"Iya (mobil) baru, nih. Mobil listrik, supaya konsumsi BBM-nya berkurang jadi mendukung program pemerintah," kata Purbaya.
Teknologi Baterai Nikel untuk Performa Tinggi
Xpeng X9 tersedia dalam dua pilihan jenis baterai. Varian Standard Range Pro mengusung baterai LFP 94,8 kWh dengan klaim jarak tempuh 620 km. Sementara itu, varian Long Range Pro dan Long Range Pro+ dibekali baterai NCM 110 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 715 km.
Hari menduga Purbaya mempertimbangkan teknologi baterai berbasis nikel yang digunakan untuk mendukung performa tinggi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.
"Karena kelihatan di regulasi, salah satunya yang berhak mendapatkan insentif merupakan yang menggunakan nikel," jelas Hari.
Lebih lanjut, Hari menegaskan tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Purbaya semata-mata karena statusnya sebagai pejabat negara. "Kalau yang beli menteri itu ada treatment? Nggak ada so far," tegasnya.
